Artikel Lainnya

Etika Pemeriksaan Keperawanan


Seorang ibu membawa seorang anak gadisnya, berumur 17 tahun yang belum menikah menghadap dokter. Ia meminta kepada dokter agar anaknya diperiksa apakah kegadisan anaknya masih utuh atau tidak. Sang ibu khawatir bahwa anak gadisnya sudah tidak perawan lagi oleh karena berhubungan dengan seorang anak laki-laki (18 tahun), anak sorang tetangga, yang masih duduk di bangku sekolah.

JIka ditinjau dari sudut Ilmu Kedokteran Kehakiman, maka dalam hal pemeriksaan "keperawanan" ini terdapat beberapa masalah hukum yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan :

1. Dapatkah dokter menolak permintaan pemeriksaan ini?
Hubungan dokter-pasien menurut hukum (perdata) adalah suatu persetujuan atau kontrak (overeenkomst) untuk pemberian jasa. Pada suatu persetujuan disyaratkan kerelaan (toestemming) dari kedua pihak. Tidak boleh pihak yang satu memaksa pihak yang lain. Pengecualian hanya terjadi jika si pasien dalam keadaan gawat, sehingga dokter harus memberi pertolongan dengan segera. Jadi dalam pemeriksaan "keperawanan" dokter dapat menolak.

2. Umur anak perempuan yang diperiksa
Anak perempuan yang belum cukup 21 tahun adalah belum dewasa, sehingga hasil pemeriksaan diberitahukan kepada orangtuanya.

3. Tujuan pemeriksaan
Dokter tidak perlu takut terhadap tujuan pemakaian surat keterangan yang dibuatnya, asalkan surat itu dibuat berdasarkan kejujuran. Kalau dokter membuat "Surat Keterangan Sakit" dia juga tidak tahu untuk tujuan apa surat keterangan itu, mungkin untuk tidak menghadiri sidang Pengadilan sebagai terdakwa, untuk tidak ikut ujian di fakultas, untuk tidak masuk kerja dan sebagainya.

4. Apakah orang yang diperiksa itu adalah orang yang dimaksud?
Dokter perlu mengetahui dengan pasti identitas orang yang diperiksa itu, agar di kemudian hari ia tidak mendapat kesulitan. Bisa saja orang yang melakukan pemeriksaan itu punya tujuan untuk melakukan pemerasan, yang diperiksakan adalah kakak yang sudah menikah dan mukanya mirip dengan anak perempuan yang dimaksud. Sebaliknya pernah terjadi atas gugatan perceraian karena sudah tidak perawan lagi, dokter diminta memeriksa adik yang masih perawan dan surat keterangan dokter ini dipakai untuk menolak perceraian tadi. Jadi dokter harus hati-hati dalam soal identitas ini, kalau perlu minta diperlihatkan kartu pengenalnya (KTP, SIM, dsb).

# dr Handoko Tjondroputranto
Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta


Sedangkan jika ditinjau dari dari sudut Etika Kedokteran, dalam hal pemeriksaan keperawanan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dokter dalam mengambil tindakan.

1. Perlu ditanyakan, kenapa orang tua tidak mempercayai anaknya sendiri.
Apakah memang anak tidak bisa dipercaya atau antara anak dan ibu tidak ada sifat keterbukaan satu sama lain. Bila anak gadis tersebut datang karena terpaksa bersama ibunya kepada dokter maka jelas ada sesuatu yang tak serasi antara mereka. Dalam hal demikian sebaiknya dokter mengusahakan perbaikan dalam hubungan anak—ibu tersebut. Kemungkinan lain bisa juga antara ibu dan anak gadisnya ada persekongkolan untuk menjebak orang lain. Jadi dokter harus menganalisa lebih dulu hubungan ibu dan anak gadisnya.

2. Apakah umur 17 tahun sudah dewasa bagi anak gadis tersebut?
Menurut Undang-undang Perkawinan, batas umur terendah untuk menikah bagi wanita ialah 16 tahun. Jadi anak gadis ini sudah berhak menikah. Menurut Undang-undang Pemilu, seorang berumur 17 tahun sudah berhak memilih. Jadi sudah dewasa secara politis. Hanya dalam PGPS saja, umur 17 tahun masih dianggap belum dewasa, karena itu masih berhak menerima tunjangan anak. Bila umur 17 tahun dinilai sudah dewasa, maka perlu dimintakan persetujuannya untuk pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada ibunya.

3. Perlu untuk mengetahui maksud pemeriksaan
Maksud sang ibu untuk memeriksakan kegadisan anaknya, dapat diduga akan berakibat hukum. Dalam kasus ini untuk menuntut teman pria anaknya dan tentu pula keterangan dokter akan dipakai sebagai barang bukti. Di sini dokter harus hati-hati sebelum memenuhi permintaan sang ibu. Sebaiknya dokter hanya memenuhi permintaan keterangan / Visum et repertum bila yang mengajukan pihak penegak hukum atau penyidik. Jangan melayani permintaan perorangan, yang kemudian akan dipergunakan untuk "memulai perkara" atau tuntutan hukum terhadap orang lain.

4. Profesi dan martabat dokter, sesuai dengan sumpah dokter, harus dijaga dan dihormati pertama oleh dokter sendiri. Dokter jangan sampai memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memperalat profesinya, apalagi untuk tujuan tertentu. Bila toh dokter akan memberikan Visum et repertum haruslah dalam rangka permintaan penyidik untuk melengkapi bukti yang diperlukan, dan sekali-kali bukan untuk bahan pembuka perkara.
 
#dari : cermin dunia kedokteran
2012. smallCrab, just another blogs
Download Joomla Templates